Sejak beberapa waktu yang lalu, muncul himbauan untuk memangkas anggaran pemerintahan. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengarahkan pemangkasan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Rupanya pemangkasan anggaran ini juga dilakukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Terkait kebijakan ini, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan keputusan pemangkasan anggaran pagu awal OIKN ini memangf telah disepakati dalam Rapat Koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 11 Februari 2025.

"Hasil rekonstruksi anggaran yang telah dilakukan kemarin Selasa 11 (Februari) antara Otorita IKN dengan Kementerian Keuangan dengan Ditjen Anggaran dan Perbendaharaan telah menghasilkan efisiensi anggaran untuk dipa awal OIKN sebesar Rp1,15 triliun," kata Basuki dalam Raker Bersama Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Pemangkasan tersebut ditujukan untuk efisiensi perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, FGD, terutama perjalanan dinas luar negeri kegiatan-kegiatan seremonial serta untuk kegiatan ATK. Dengan demikian, sisa pagu awal OIKN Tahun Anggaran (TA) 2025 telah menjadi Rp5,242 triliun dari pagu awal yang ditetapkan sebesar Rp6,395 triliun. 

Walaupun begitu, Basuki juga memastikan belanja pegawai tidak akan terganggu dengan adanya pemangkasan anggaran ini. Untuk anggaran gaji pegawai pun sudah ditetapkan sebesar Rp199,98 miliar pada TA 2025.

"Jadi dengan demikian dari pagu di awal yang disepakati, yang diserahkan oleh pak Presiden pada awal Desember lalu di Istana Merdeka sebesar Rp6,395 triliun dengan efisiensi Rp1,153 triliun pagu yang akan dibelanjakan dipa awal Otorita IKN tahun 2025 sebesar Rp5,242 triliun, belanja pegawai adalah Rp199,98 miliar," jelasnya.

Basuki juga menambahkan, sebagian anggaran tersebut akan digunakan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dibangun pada periode 2022-2024, serta mendanai paket-paket baru di Otorita IKN melalui Dipa awal. Disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto pun telah menyetujui hal ini.

"Nanti akan kami laporkan program untuk keseluruhan di tahun 2025. Kalau efisiensi dari Dipa awal Rp6,395 triliun menjadi Rp5,042 triliun," pungkasnya. (ND)