Mantan presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol telah dinyatakan bersalah lantaran memimpin pemberontakan saat saat masih menjabat. Sebelumnya, Yoon Suk Yeol diketahui mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember 2024. Hal ini dianggap sebagai sebuah tindakan yang diakui pengadilan sebagai pemberontakan, meskipun mungkin tidak berhasil.

Dalam putusan panjang yang dibacakan oleh Hakim Ji Gwi Yeon, yang mengutip Alkitab dan sejarah Eropa abad pertengahan, pengadilan menetapkan bahwa tindakan seperti memblokir pintu masuk Majelis Nasional merupakan kejahatan pemberontakan. Oleh karena itu, Yoon Suk Yeol ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tindakannya.

"Seorang presiden dapat melakukan kejahatan pemberontakan dengan tujuan untuk menumbangkan Konstitusi. Melumpuhkan lembaga-lembaga konstitusional sama dengan penumbangan Konstitusi. Contoh yang paling jelas adalah seorang presiden yang memobilisasi militer untuk menduduki lembaga legislative," kata Hakim Ji Gwi Yeon.

Meski begitu, hukuman Yoon Suk Yeol ini lebih rendah daripada hukuman mati yang diminta oleh tim penasihat khusus, hukuman maksimal menurut undang-undang untuk pemberontakan.

"Meskipun Undang-Undang Pidana umumnya menetapkan hukuman berat hanya ketika kejahatan seperti pembunuhan mengakibatkan kerugian nyata, pemberontakan secara unik dapat dihukum dengan hukuman berat karena tindakan menciptakan bahaya itu sendiri. Ini karena hukum mencerminkan tingkat risiko yang sangat tinggi yang melekat pada kejahatan tersebut," kata pengadilan.

"Suatu tindakan pemberontakan mengabaikan prosedur hukum dan menggunakan cara kekerasan untuk mencegah Majelis Nasional menjalankan wewenangnya, sehingga merusak nilai-nilai inti demokrasi, menjadikannya sangat tercela," lanjut putusan tersebut. (ND)