Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), akhirnya memberikan sikap dalam menanggapi  laporan masyarakat mengenai dugaan keterlibatan kader partai dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai partai yang berlandaskan ideologi dan menjunjung tinggi prinsip kebenaran, PDI Perjuangan menyatakan bahwa setiap laporan akan diperlakukan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah sebelum keputusan apa pun diambil.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan yang masuk, DPP PDI Perjuangan mengambil langkah konkret dengan mengirimkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) selaku lembaga yang memiliki kewenangan atas data pengelolaan program MBG. Surat itu, dikirimkan langsung oleh DPP PDI Perjuangan pada 22 Juni 2026. Di dalamnya, PDI Perjuangan meminta daftar nama-nama kader yang diduga terlibat dalam Tata Kelola MBG. Langkah ini diharapkan menjadi bukti, bahwa partai tidak serta-merta mengambil tindakan berdasarkan informasi yang ramai berlalu-lalang, namun melakukan verifikasi data melalui jalur institusional yang sah terlebih dahulu.

Sementara itu, proses validasi ini juga dilakukan guna melindungi kader PDI Perjuangan dari tudingan yang tidak berdasar. Mengingat tidak jarang terjadi, nama seorang kader ramai diperbincangkan di media sosial terkait dugaan keterlibatan dalam program MBG. Padahal,  yang bersangkutan sebenarnya tidak terlibat. Hal itu lah yang coba dihindari PDI Perjuangan.

Meski begitu, PDI Perjuangan memastikan sikapnya untuk tidak ragu menjatuhkan sanksi tegas apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya kader yang benar-benar terlibat dalam penyalahgunaan program MBG. Partai menegaskan bahwa menjadi kader PDI Perjuangan berarti terikat untuk mematuhi seluruh ketentuan dalam AD/ART, aturan partai, serta sikap resmi partai.

Pasalnya, kader PDI Perjuangan dituntut untuk setia pada ideologi partai yang berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, dan tidak dibenarkan menyalahgunakan posisi atau program rakyat demi kepentingan pribadi, baik untuk keuntungan materi maupun kekuasaan.

PDI Perjuangan kemudian menegaskan bahwa langkah tegas terhadap kader yang terbukti menyalahgunakan program untuk kepentingan rakyat demi keuntungan pribadi bukanlah bentuk kesewenang-wenangan. Sebaliknya, hal tersebut merupakan wujud komitmen partai dalam menjaga ideologi dan marwah PDI Perjuangan di mata publik.