Di tengah fenomena maraknya kepala daerah yang terjaring operasi penegakan hukum dalam perkara korupsi, publik dihebohkan oleh informasi terkait rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan mengirimkan sebanyak 25 kepala daerah untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan termasuk latihan anti korupsi di Singapura.

Kegiatan itu diawali dengan kegiatan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III yang digelar Lemhannas bersama Kementerian Dalam Negeri pada 15–28 Juli 2026. Selama program berlangsung, para peserta akan mendapat pembekalan mengenai kepemimpinan, wawasan kebangsaan, integritas, hingga pendidikan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada pekan berikutnya, para kepala daerah akan mengikuti pembelajaran di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura, untuk mempelajari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pengelolaan pendidikan, kesehatan, sampah, dan transformasi digital. "Materi yang diberikan KPK tentang bagaimana kepemimpinan daerah harus menjaga integritas dan pendidikan antikorupsi," kata Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily.

Ace mengatakan program tersebut bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala daerah agar mampu membangun daerah dengan tata kelola yang lebih baik. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan, setiap peserta diwajibkan menyusun proyek unggulan yang akan diterapkan di daerah masing-masing. (vibes)