Pemerintah telah menentukan target renovasi rumah tidak layak huni pada tahun 2026, sebanyak 400.000 unit rumah. Angka 400.000 unit tentunya melonjak dengan signifikan dibandingkan capaian target tahun sebelumnya yang hanya 45.000 unit. Hampir sembilan kali lipat kelonjakan target, diharapkan menjadi sebuah bukti, akan keseriusan pemerintah dalam mempercepat penanganan masalah hunian tidak layak di Tanah Air. Target tersebut disampaikan secara langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menpera), Maruarar Sirait, ketika bertemu dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Minggu, 19 Juli 2026.

Melalui pertemuan yang sama, kedua pejabat tersebut membahas percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah. Program bedah rumah sendiri, diketahui merupakan salah satu prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai upaya, meningkatkan kualitas hunian masyarakat di berbagai daerah di seluruh penjuru negeri.

Melalui aksi besar yakni target yang jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya, pemerintah menunjukkan komitmen untuk memperluas jangkauan program hingga menyentuh lebih banyak keluarga yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni.

Selain membahas perkembangan pelaksanaan program, pertemuan antara Maruarar dan Teddy juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan sinergi antara kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Semua itu dinilai krusial, mengingat lonjakan target yang melonjak tinggi, tetapi  tercapai dalam waktu satu tahun, sehingga dibutuhkan kerja sama yang solid agar implementasi BSPS dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan efektif.

Hal tersebut mencakup sinkronisasi data penerima manfaat, penyaluran anggaran, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan agar program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran utama program bedah rumah.

Lewat kolaborasi yang semakin kuat antarpemangku kepentingan, pemerintah berharap penyediaan hunian layak dapat dipercepat sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah. Program ini diproyeksikan menjadi salah satu upaya terbesar pemerintah dalam mengatasi persoalan backlog perumahan dan rumah tidak layak huni yang selama ini masih menjadi tantangan di berbagai wilayah Indonesia.