Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rivai Kusumanegara, menyoroti kejanggalan administratif dalam proses pengajuan praperadilan yang dilakukan oleh dr. Tifa. Ia mempertanyakan cepatnya penjadwalan sidang praperadilan tersebut.

Menurut Rivai, praperadilan dr. Tifa baru didaftarkan pada 3 Agustus, namun sudah mendapatkan jadwal sidang pada 23 Agustus.

"Kalau kita cermati secara administrasi, sebenarnya praperadilan Ibu Tifa itu baru didaftarkan tanggal 3 Agustus, saya sudah mendapatkan waktunya di tanggal 23 Agustus," ujar Rivai kepada Cumicumi (06/08/2026)

Ia menjelaskan, kejanggalan ini semakin terlihat karena praperadilan tersebut diajukan setelah dakwaan diperbaiki dan telah memiliki nomor perkara baru di pengadilan, bahkan setelah hakim menetapkan hari sidang pokok perkara.

"Kembali lagi, perkembangan ini sudah masuk dalam persidangan, perbaikan dakwaan sudah didaftarkan, sudah di nomor baru, bahkan hakim sudah menetapkan hari sidang, lalu hampir 6 hari kemudian Ibu Tifa mau mendaftarkan praperadilan, lalu gara-gara ini sidang pokok perkara menjadi tertunda lagi," kata Rivai.

Akibat pengajuan tersebut, sidang pokok perkara dr. Tifa yang sedianya berjalan hari itu harus ditunda ke 13 Agustus.

"Perkembangan terakhir bahkan dengan praperadilan terakhir ini kita juga menunda persidangannya yang mau segera hari ini ditunda menjadi tanggal 13 Agustus," ungkapnya.

Rivai menilai pola pengajuan praperadilan yang berulang seperti ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi penanganan perkara di Indonesia, khususnya terkait masa penahanan terdakwa.

"Saya menduga kuat kalau ini tidak ada sebuah kejelasan, ini akan menjadi satu preseden buruk yang akan diikuti oleh seluruh perkara-perkara lainnya, terutama perkara-perkara tipikor atau kejahatan berat lainnya," pungkasnya.