Cumicumi.com, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membantah isu bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta platform media sosial membatasi penyebaran konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bantahan ini disampaikan menyusul keluhan pengguna mengenai dugaan shadowban atau pembatasan jangkauan unggahan terkait karhutla.

Meutya menegaskan, Komdigi tidak meminta platform digital menurunkan konten maupun membatasi informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, informasi yang dibagikan masyarakat melalui media sosial justru penting untuk membantu penanganan karhutla.

"Tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla," kata Meutya dalam keterangan pers resminya di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Isu shadowban mencuat setelah sejumlah pengguna media sosial mempertanyakan jangkauan unggahan mereka saat membahas karhutla. Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana algoritma platform digital mendistribusikan informasi kepada pengguna.

Menanggapi persoalan itu, Meutya justru mendorong perusahaan teknologi meningkatkan akuntabilitas dan transparansi algoritma, termasuk dalam penerapan pedoman komunitas yang dapat memengaruhi penyebaran konten.

"Komdigi justru mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi algoritma dari para platform. Karena apa yang kita lihat dan kita konsumsi di sosial media seharusnya merupakan hak pengguna sebagai konsumen untuk memilih, bukan diatur sepihak oleh perusahaan teknologi semata," katanya.

Meutya menjelaskan, pemerintah juga memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi mengenai karhutla melalui kanal komunikasi publik. Ia menegaskan pemerintah terbuka terhadap informasi dari masyarakat selama faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pemerintah pun menaikkan informasi terkait karhutla dalam kanal-kanal sosial media pemerintah dalam kerangka komunikasi publik. Pemerintah terbuka atas masukan informasi yang faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait karhutla," ujar Meutya.

Bagi pengguna yang merasa mengalami gangguan layanan atau pembatasan jangkauan pada unggahan terkait karhutla, Meutya menyarankan agar mereka mengajukan pengaduan atau banding kepada platform yang bersangkutan. Laporan juga dapat disampaikan kepada Komdigi agar ditindaklanjuti.

Langkah tersebut ditujukan untuk membantu menelusuri keluhan pengguna, termasuk ketika unggahan di platform seperti Meta dan TikTok diduga mengalami pembatasan distribusi.

Meski demikian, dugaan shadowban tidak serta-merta membuktikan adanya instruksi pemerintah ataupun keputusan pembatasan dari platform. Penyebab penurunan jangkauan konten perlu ditelusuri lebih lanjut melalui mekanisme pengaduan serta penjelasan dari perusahaan teknologi terkait.