Cumicumi.com, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pembangunan nasional harus memberikan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat. Keberhasilan pembangunan, menurutnya, tidak dapat dilepaskan dari terpenuhinya hak dasar rakyat, mulai dari akses pendidikan dan kesehatan hingga perlindungan pekerja serta pelayanan publik yang inklusif.

Penegasan tersebut disampaikan Pigai saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) Nasional 2026 di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Ia menyoroti keterkaitan antara arah pembangunan pemerintah dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM), yang harus diwujudkan melalui kebijakan serta pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Pembangunan memperoleh maknanya ketika masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan mereka. Anak dapat bersekolah, orang sakit memperoleh pelayanan kesehatan, pekerja mendapat perlindungan, penyandang disabilitas mengakses layanan publik secara mandiri, dan masyarakat hidup dalam lingkungan yang sehat. Di situlah hubungan antara pembangunan dan HAM menjadi nyata," ujar Pigai dalam keterangan resmi Kementerian HAM, Rabu (21/10/2026).

Menurut Pigai, pemajuan HAM sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, prinsip HAM perlu diterjemahkan secara konkret ke dalam proses penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga penyelenggaraan pelayanan publik.

"Asta Cita adalah HAM, dan HAM adalah Asta Cita. Hubungan tersebut harus kita terjemahkan ke dalam pilihan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik," tegasnya.

Dalam forum tersebut, Kementerian HAM juga meluncurkan Peta Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Masyarakat hingga Tingkat Desa. Peta tersebut disiapkan sebagai instrumen untuk mendukung penyusunan kebijakan berbasis data, sehingga kebutuhan masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan.

Pigai juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui Musrenbang HAM, Penggerak HAM diharapkan dapat membawa aspirasi warga di wilayah terpencil, kelompok rentan, serta masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan publik.

Selain pemenuhan hak dasar, Musrenbang HAM 2026 membahas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan perkembangan HAM, antara lain kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI), hak asasi yang berkaitan dengan teknologi neuro (neurorights), perubahan iklim, transisi energi, dan dinamika demografi.

Forum tersebut diarahkan untuk menyepakati prioritas HAM nasional sekaligus merumuskan tindak lanjut yang konkret. Dengan demikian, hasil perencanaan tidak berhenti pada penetapan agenda, tetapi dapat menjadi dasar untuk mengukur perubahan yang dialami masyarakat.

Pigai menegaskan bahwa kemajuan pembangunan HAM perlu dinilai dari membaiknya kehidupan masyarakat, terutama kelompok yang paling sulit menjangkau pelayanan dan jarang mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi.

"Ukuran kemajuan pembangunan HAM adalah membaiknya kehidupan masyarakat, termasuk mereka yang paling sulit menjangkau pelayanan dan paling jarang didengar suaranya. Tetapkan prioritas berdasarkan dampaknya terhadap manusia, rumuskan tindak lanjut yang dapat dikerjakan, dan ukur perubahan nyata yang dialami masyarakat," pesan Pigai.

Musrenbang HAM Nasional 2026 mengusung tema Memperkuat Perencanaan Pembangunan HAM yang Partisipatif, Responsif, dan Antisipatif. Kegiatan ini sekaligus menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari HAM Sedunia ke-78 dan Hari Bhakti Kementerian HAM ke-2.