Cumicumi.com, JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto menanggapi santai sikap sejumlah negara yang mengolok-olok Indonesia terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Prabowo menegaskan pemerintah tetap bertanggung jawab menangani kebakaran, meski menilai perusahaan dari negara-negara tersebut juga perlu dimintai pertanggungjawaban.

Prabowo menyampaikan respons tersebut saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Persoalan karhutla menjadi sorotan karena kebakaran di Indonesia turut memicu asap yang berdampak hingga ke negara tetangga. Prabowo menilai penanganan masalah tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah Indonesia apabila terdapat perusahaan asing yang diduga ikut bertanggung jawab.

"Jadi kita bertanggung jawab, tapi kita juga ada beberapa negara yang mengolok-olok kita, menghina dan sebagainya, padahal banyak yang bertanggung jawab perusahaan-perusahaan mereka yang di sini," kata Prabowo.

Alih-alih menunjukkan sikap emosional terhadap kritik tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah akan tetap tenang dan menjalankan tanggung jawabnya. Ia juga menyinggung upaya penanganan karhutla yang melibatkan TNI, Polri, serta pemerintah daerah.

"Tapi kita cool saja. Kita tenang. Kita bertanggung jawab," ujarnya.

Prabowo juga menyoroti dampak karhutla terhadap masyarakat, terutama gangguan kesehatan akibat kebakaran dan asap. Menurutnya, masyarakat menjadi pihak yang turut menanggung kerugian dari persoalan tersebut.

Ia pun menyatakan pemerintah akan mengumumkan nama-nama perusahaan yang dinilai bertanggung jawab pada waktu yang tepat.

"Nanti pada saatnya kita umumkanlah nama-nama itu," kata Prabowo.

Selain menyinggung perusahaan asing, Prabowo mengungkapkan adanya perusahaan pemegang konsesi yang berulang kali melanggar aturan. Ia menyebut terdapat perusahaan yang tercatat melakukan pelanggaran hingga 19 kali.

Prabowo menegaskan pemerintah perlu mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan, termasuk melalui pencabutan izin usaha.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga pada pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.