Cumicumi.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar tidak mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Namun, di balik kepastian harga tersebut, pemerintah juga menghadapi tantangan menjaga ketersediaan pasokan energi di tengah dinamika harga minyak mentah dunia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berkomitmen menjaga harga hingga penghujung tahun, sementara kondisi pasokan energi nasional terus dipantau.

Kepastian tersebut disampaikan ketika pemerintah juga memberikan perhatian terhadap ketahanan stok BBM. Berdasarkan data yang dipaparkan Bahlil pada Senin (26/10/2026), persediaan Pertalite berada dalam kisaran 16 hingga 18 hari, sedangkan stok sejumlah BBM lainnya berada di atas 20 hari.

Angka ketahanan stok menjadi salah satu indikator yang diperhatikan pemerintah dalam memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Meski demikian, kecukupan cadangan nasional dan kelancaran distribusi merupakan dua hal yang perlu dijaga secara bersamaan.

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun.

"Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada kami untuk mengatakan bahwa tidak boleh ada kenaikan harga BBM subsidi sampai dengan akhir tahun. Dan ini semuanya kita akan ikuti day to day," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Salah satu perhatian pemerintah adalah ketahanan pasokan Pertalite atau BBM dengan Research Octane Number (RON) 90. Stok jenis BBM tersebut dilaporkan berada pada kisaran 16 hingga 18 hari.

Sementara itu, persediaan sejumlah BBM nonsubsidi dengan RON 92, RON 95, dan RON 98 disebut berada di atas 20 hari.

Perbedaan ketahanan stok tersebut menjadi bagian dari gambaran kondisi pasokan energi nasional. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga agar kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi tidak terganggu.

Selain menjaga cadangan, pemerintah berupaya memperkuat kepastian pasokan melalui penjajakan kontrak pengadaan jangka panjang dengan sejumlah negara. Bahlil dijadwalkan mengunjungi beberapa negara, termasuk India dan China, untuk membicarakan kepastian pasokan energi.

Langkah tersebut berkaitan dengan kebutuhan pemerintah menjaga ketersediaan BBM di tengah dinamika pasar energi internasional.

Di sisi lain, kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi berlangsung ketika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berada di atas asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bahlil menyebut rata-rata ICP berada di kisaran US$92 per barel, sedangkan asumsi ICP dalam APBN sebesar US$90 per barel.

Selisih tersebut berpotensi menambah kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi. Artinya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebijakan harga BBM bersubsidi dan kebutuhan pembiayaan ketika harga minyak berada di atas asumsi anggaran.

"Kalau menyangkut dengan anggaran kompensasi dan subsidi, rata-rata ICP sekarang mahal ya, USD 92, sementara di nota APBN kita ICP kita USD 90, maka pasti ada penambahan anggaran subsidi dan kompensasi, sudah pastilah," jelasnya.

Kondisi itu menunjukkan bahwa mempertahankan harga BBM bersubsidi bukan hanya berkaitan dengan keputusan harga di tingkat konsumen. Kebijakan tersebut juga berhubungan dengan kebutuhan anggaran negara untuk menanggung subsidi dan kompensasi energi.

Meski terdapat potensi tambahan anggaran, pemerintah tetap menyatakan komitmen untuk mempertahankan harga Pertalite dan Biosolar hingga akhir 2026.

Selain persoalan harga minyak dan kebutuhan anggaran, ketersediaan BBM di dalam negeri juga bergantung pada kepastian pasokan serta kelancaran distribusi.

Pemerintah berupaya memperkuat pengadaan melalui kontrak jangka panjang dengan sejumlah negara. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian pasokan di tengah perubahan kondisi pasar energi global.

Dalam konteks ini, ketahanan energi tidak hanya diukur dari jumlah stok yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan memastikan pasokan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Bagi masyarakat, kepastian harga Pertalite dan Biosolar memberikan kejelasan mengenai biaya pembelian BBM bersubsidi hingga akhir tahun. Sementara itu, bagi pemerintah, menjaga komitmen tersebut berjalan beriringan dengan upaya memastikan ketersediaan energi dan mengelola kebutuhan subsidi.

Pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi energi dari hari ke hari. Dengan demikian, kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026 tetap menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memenuhi kebutuhan energi nasional.