Cumicumi.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mempertanyakan kepentingan politik di balik langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ikut mendorong tindak lanjut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai urgensi langkah tersebut belum terlihat meski persoalan itu mulai dibawa ke ranah politik parlemen.

Bestari memandang sikap PKS patut dipertanyakan karena partai tersebut juga berada dalam lingkungan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyinggung posisi Salim Segaf Al-Jufri yang kini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sebagai salah satu hal yang menurutnya kontras dengan sikap PKS dalam polemik tersebut.

"Ada hal yang lucu gitu, PKS ini kan ada di kabinet juga. Ada Salim Segaf Al-Jufri yang baru dapat kenikmatan juga, itu diangkat sebagai salah satu Dewan Pertimbangan (Wantimpres)," kata Bestari dalam dialog Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (26/10/2026).

Ia menduga polemik ijazah Gibran berpotensi menjadi ruang bagi partai politik untuk meningkatkan popularitas. Bestari pun mempertanyakan alasan PKS mengambil posisi di depan dalam mendorong persoalan tersebut.

"Saya enggak ngerti apa yang ada dalam pemikiran partai ini, kemudian ingin berada di depan untuk mengajukan atau menginisiasi, atau mengomandani gitu, supaya popularitasnya dapat," ujarnya.

Bagi Bestari, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan adanya kepentingan politik yang lebih luas. Ia mengaku tidak menemukan urgensi yang cukup setelah mendalami langkah-langkah yang dipersoalkannya.

"Kami jadi berkeyakinan, karena urgensinya tidak terlihat setelah kami dalami, ini sekedar ingin melakukan, katakanlah percepatan gitu langkah-langkah politik percepatan untuk mengganti kekuasaan," kata Bestari.

Ia juga menyindir pihak yang menurutnya baru muncul belakangan dalam polemik tersebut, tetapi kemudian mengambil posisi untuk mendorong langkah politik terhadap pemerintahan.

"Kalau yang datang-datang di ujung kan termasuk PKS ini, gitu, tapi datang di ujung dapat kenikmatan pun kemudian ingin melengserkan gitu, aneh gitu, gak ngerti saya jalan pikirannya apa," ucapnya.

Pernyataan Bestari itu merupakan kritik politik terhadap sikap PKS. Adapun dugaan mengenai kepentingan untuk mengganti kekuasaan yang ia sampaikan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang terbukti.