Image Source : Sumber/Istimewa
Cumicumi.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Putri Khairunnisa, menegaskan generasi muda perlu mendapat ruang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan nasional. Menurutnya, peran pemuda tidak seharusnya berhenti sebagai penerima manfaat kebijakan, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam perumusan keputusan dan pengawasan program pemerintah.
Pesan tersebut disampaikan Putri dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober. Ia menilai semangat persatuan yang diwariskan para pemuda perlu diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam menghadapi tantangan bangsa, termasuk tekanan ekonomi global.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026), Putri menyebut penguatan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu bidang yang membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan generasi muda.
KNPI mendorong pengembangan ekonomi mikro melalui percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan Koperasi Desa (Kopdes), serta integrasi program-program tersebut dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Putri, keterhubungan ant program tersebut berpotensi membuka ruang partisipasi masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Ia juga mengajak berbagai elemen masyarakat, termasuk pengusaha, untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global.
"KNPI mendorong pemerintah untuk menjadikan pemuda sebagai salah satu stakeholder pembangunan dalam mengawal semua program yang berbasis ekonomi kerakyatan," tegas Putri.
Ia menekankan, partisipasi pemuda perlu diwujudkan dalam bentuk keterlibatan nyata, bukan hanya kegiatan seremonial. Generasi muda diharapkan dapat berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan, pengawasan pelaksanaan program, hingga pengembangan kegiatan ekonomi produktif.
KNPI pun mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran memperluas kesempatan bagi pemuda untuk terlibat dalam agenda pembangunan nasional. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya menjadi kelompok yang menerima dampak kebijakan, tetapi juga ikut berperan dalam menentukan arah dan mengawal pelaksanaannya.