Cumicumi.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengungkap pertimbangan hukum di balik pembatalan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusan kasasi, majelis hakim menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik syarat pendidikan Gibran sebagai fakta hukum baru yang memengaruhi keabsahan surat tersebut.

Hal itu terungkap setelah MA memublikasikan salinan lengkap putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Selasa (10/11/2026). Putusan kasasi itu sebelumnya telah diketok pada 30 Oktober 2026.

Dalam pertimbangannya, MA menilai putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 membawa perubahan keadaan hukum yang berimplikasi terhadap objek sengketa.

Majelis hakim menyebut putusan MK tersebut sebagai notoire feiten atau fakta yang telah diketahui secara umum. Pertimbangan itu kemudian menjadi salah satu dasar MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan.

MA juga menilai pengadilan tata usaha negara memiliki kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi. Menurut majelis, persoalan administrasi dalam perkara tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan kontestan pemilu, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Selain mempertimbangkan putusan MK, MA menyoroti dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran pada 6 Agustus 2019.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA menyebut dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

MA juga menyatakan tidak menemukan bukti ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA atau SMK.

Atas pertimbangan tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan Subhan untuk seluruhnya. MA menyatakan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 batal dan mewajibkan pihak tergugat mencabut surat tersebut.

Putusan ini sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang sebelumnya menguatkan putusan PTUN Jakarta. Pada tingkat pertama, gugatan Subhan sempat dinyatakan tidak diterima pada 21 Mei 2026, sebelum kembali ditolak melalui putusan banding pada 12 Agustus 2026.

Salinan lengkap putusan tersebut kini memperlihatkan alasan hukum MA mengubah hasil perkara di tingkat sebelumnya. Meski demikian, objek yang dibatalkan dalam perkara ini adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan putusan mengenai pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.