Cumicumi.com, JAKARTA - Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, usulan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah membubuhkan tanda tangan sebagai pengusul HMP.

"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, usulan tersebut akan melalui pembahasan di tingkat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus.

Saan menjelaskan, 120 anggota DPR yang mengusulkan HMP berasal dari delapan fraksi. Rinciannya, Fraksi PDIP sebanyak 14 orang, Partai Golkar 11 orang, Partai Gerindra 11 orang, Partai NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Partai Demokrat 18 orang.

Dengan jumlah tersebut, seluruh fraksi partai politik di DPR tercatat memiliki anggota yang ikut mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat.

Sebelumnya, pimpinan DPR telah menerima dokumen pengajuan HMP dari perwakilan masing-masing fraksi dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Rabu (11/11/2026).

Pengajuan HMP ini berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran. Para pengusul menilai persoalan tersebut menjadi dasar untuk memproses pemakzulan Gibran dari jabatan wakil presiden.

Meski demikian, dibawanya usulan tersebut ke rapat paripurna belum berarti Gibran resmi dimakzulkan. Prosesnya masih harus berjalan melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saan menegaskan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan para anggota sesuai prosedur kelembagaan sebelum pembahasan dilanjutkan dalam rapat paripurna.