Image Source : Sumber/Cumicumi.com
Cumicumi.com, JAKARTA - Polri memperkuat koordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) untuk mempercepat penyampaian informasi sekaligus menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks di tengah masyarakat.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan, sinergi tersebut diarahkan untuk memastikan informasi mengenai program pemerintah, pelayanan kepolisian, hingga penegakan hukum dapat diterima masyarakat secara utuh.
Menurut Suyudi, koordinasi dengan Bakom juga menjadi bagian dari upaya memitigasi informasi yang tidak benar, termasuk kabar yang mengandung fitnah dan berpotensi menimbulkan kebingungan publik.
"Ini merupakan concern kami untuk bisa dimitigasi dengan baik dan secara cepat agar kembali lagi masyarakat tidak bingung apakah berita yang benar atau tidak, sehingga ada kontrol berita yang cepat dari pemerintah, termasuk juga dari pihak Polri," kata Suyudi saat memberikan keterangan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Kepala Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan, pihaknya akan membantu mengomunikasikan berbagai capaian dan program pemerintah kepada masyarakat, termasuk perkembangan penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Ia menyebut, Bakom akan ikut memperjelas informasi mengenai keberhasilan kerja kepolisian agar dapat diketahui publik.
"Jadi kita nanti sebagai Bakom, badan koordinasi komunikasi akan ikut memperjelas kepada masyarakat apa-apa yang ingin jadi success story dari Bapak Kapolri," ujar Syahganda.
Selain persoalan komunikasi publik, pertemuan tersebut juga membahas kesiapan pemerintah menghadapi periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Syahganda berharap koordinasi antarlembaga dapat dilakukan lebih awal untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan, termasuk cuaca ekstrem, hujan lebat, hingga tanah longsor yang kerap terjadi menjelang akhir tahun.
Menurutnya, langkah antisipasi diperlukan agar instansi pemerintah dapat bergerak lebih cepat ketika masyarakat menghadapi situasi darurat.
Pertemuan Syahganda dengan Kapolri dan jajaran Polri tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi komunikasi pemerintah dengan institusi kepolisian.