Richard Lee kembali menjalani sidanglanjutan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan. Dalam sidang tersebut, Samira Farahnaz atau Dokter Detektif (Doktif) hadir sebagai pelapor dan saki untuk memberikan keterangannya.

Namun, suasana selama sidang justru terasa menegangkan usai Richard Lee secara terang-terangan melayangkan tuduhan terhadap Doktif mengenai adanya permintaan uang damai dalam jumlah yang sangat fantastis.

"16 Januari, Saksi Samira mengajak bertemu teman saya bernama Ivan di salah satu rumah. Di sana Ivan tidak boleh pegang handphone, tidak boleh pegang apa-apa, masuk, dan saudari Samira meminta sebesar Rp 200 miliar. Pertanyaan saya, bener gak Anda minta dengan teman saya bernama Ivan untuk kasus saya dibubarkan Rp 200 miliar? Benar atau nggak?" cecar Richard Lee.

Mendengar pertanyaan tersebut, Doktif sempat terlihat kaget namun langsung memberikan bantahan. Meski tak menampil adanya pertemuan tersebut, namun Doktif mengklaim bahwa inisiatif pertemuan bukan berasal dari pihaknya.

"Itu bohong Yang Mulia, saya tidak pernah mengajak Ivan bertemu. Saya tidak pernah mengajak langsung Ivan bertemu, tidak pernah," jawab Doktif.

Bukan hanya itu, Richard Lee juga sempat menyinggung soal konsekuensi memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Pria yang berprofesi sebagai dokter kecantikan tersebut mengaku memegang bukti kuat berupa dokumentasi terkait pertemuan tersebut dan melibatkan Doktif secara langsung untuk membahas masalah uang tersebut.

"Ada fotonya! Hati-hati lo Anda disumpah lo pada waktu itu," tegas Richard Lee.

Di sisi lain, Doktif sempat memberikan klarifikasi lebih detail mengenai angka ratusan miliar yang disebut-sebut dalam ruang sidang. Dia berdalih bahwa penyebutan angka tersebut bukan merupakan permintaan uang damai namun hasil perhitungan kerugian masyarakat yang harus dikembalikan oleh pihak Richard Lee.

"Nah, saya bilang saya gak mungkin damai. Kerugian masyarakat kan, itu kan berapa? Kalau kita hitung penjualannya berapa? Nah kalau yang saya denger itu saya itung-itung, itu sekitar Rp 250 miliar. Nah kalau memang misalnya mau damai, ya kembalikan aja itu hak masyarakat. Maksud saya seperti itu. Kenapa jadi putar, jadi kayak begitu seolah-olah saya minta Rp 250 miliar?" jelas Doktif. (ND)