Image Source : Instagram
Raffi Ahmad belum lama ini diketahui menyampaikan permintaan maaf terkait polemik pengadaan jasa publikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp14,69 miliar melalui PT Rans Animasi Indonesia.
Dalam video yang diunggah di akun Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi menyatakan kesediaannya menjalani pemeriksaan terkait pengadaan jasa publikasi yang melibatkan perusahaannya. Dia juga mempersilakan Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing.
"Untuk transparansi dan akuntabilitas, kami tetap terbuka untuk pemeriksaan oleh Inspektorat, BPKP ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing. Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan," tegas Raffi Ahmad.

Suami Nagita Slavina itu juga sempat mengungkapkan komitmen pengalokasian bantuan senilai Rp15 miliar bersama The Dudas Minus One yang anggotanya adalah Raffi Ahmad, Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten. Dia menjelaskan dana bantuan tersebut berasal dari uang pribadinya serta honor yang diterima mereka dari kerja sama dengan KKP.
Oleh karena itu, Raffi memastikan pengalokasian dana tersebut tidak mengurangi honor kru produksi, pekerja, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
"Perlu saya tekankan, dana ini tidak memotong honor yang diterima oleh teman-teman kru, para pekerja, UMKM lokal, dan kelompok masyarakat yang telah membantu kami dalam produksi konten serta pelaksanaan kegiatan selama kerja sama ini berlangsung," ujarnya.
Sementara itu, Raffi Ahmad juga menyampaikan bahwa dirinya telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 mengenai kelanjutan aktivitas profesionalnya sebagai pekerja seni. KPK menyampaikan bahwa aktivitas profesionalnya tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
"Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Namun saya menyadari bahwa etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya. Karena itu, saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang," tuturnya. (ND)