Keputusan pemerintah untuk menonaktifkan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) pada Februari 2026 nampaknya menjadi polemik baru. Tidak sedikit yang menyayangkan keputusan ini dan dianggap makin menyusahkan masyarakat.

Terkait hal tersebut, Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa berdasarkan hasil rapat konsultasi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah, DPR dan pemerintah menyepakati lima poin utama. Kesimpulan paling krusial adalah jaminan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS PBI tetap berjalan selama tiga bulan ke depan.

"Satu, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah," kata Sufmi Dasco Ahmad.

Kesepakatan kedua, DPR dan pemerintah sepakat selama tiga bulan ke depan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik, dan BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran data desil dengan data pembanding terbaru.

Ketiga, DPR dan pemerintah sepakat memaksimalkan anggaran jaminan kesehatan yang dialokasikan dalam APBN agar tepat sasaran dan berbasis data yang akurat. Kemudian yang Keempat, DPR dan Pemerintah sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialiasi dan memberikan notifasi kepada masyarakat.

"Empat, DPR dan pemerintah sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU Pemda," ujar Dasco.

Dan yang Kelima, DPR dan pemerintah sepakat terus melakukan perbaikan tata kelola jaminan kesehatan nasional menuju ekosistem satu data terpadu.