Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid belum lama ini menyampaikan bahwa telah ada rencana untuk pembatasan akses media sosial bagi anak usia 13–16 tahun. Rencana ini ditargetkan mulai berlaku efektif pada Maret 2026.

Rencana pembatasan akses media sosial ini seiring diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) mulai Maret 2026, maka resmi aturan pembatasan usia yang menggunakan layanan media sosial.

Walau begitu, Komdigi menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak menjadi perhatian utama di tengah gempuran era digital. Tren kebijakan ini diketahui telah dilakukan di berbagai negara, seperti kebijakan pembatasan usia dan penguatan perlindungan anak di ruang digital yang diterapkan di Australia serta berbagai inisiatif regulasi di kawasan Uni Eropa.

Selain itu, belum terdapat bukti signifikan bahwa kebijakan pembatasan penggunaan media sosial ini menimbulkan dampak ekonomi yang berarti.

"Sejauh ini belum ada catatan-catatan dampak ekonomi dari aturan penundaan usia anak di ranah digital, itu klaim sepihak yang belum terbukti," ujar Meutya Hafid, dikutip dari Instagram @.lambegosiip.

Melalui aturan PP Tunas, platform media sosial diwajibkan melakukan age verification secara lebih ketat. Untuk platform yang dikategorikan berisiko tinggi, pemerintah mewajibkan pembatasan akses atau penerapan parental supervision bagi pengguna di bawah usia 16 tahun. Sehingga akses media sosial tidak lagi sepenuhnya bebas, melainkan berada dalam pengawasan.

Lebih lanjut, Meutya menjelaskan klasifikasi platform, tata laksana, hingga mekanisme pengawasan disusun dengan mempertimbangkan masukan berbagai pihak, namun tetap berpijak pada prinsip utama, yakni keselamatan anak adalah prioritas.

"Tapi tentu kita akan catat dan respon masukan-masukan tersebut dan kita akan hati-hati nanti dalam melakukan klasifikasinya," tuturnya. (ND)