Nama Edi Darmawan Salihin akhir-akhir ini telah menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Tak hanya karena kasus kopi sianida yang merenggut nyawa putri tercintanya. Saat ini Edi Salihin juga terancam hukuman penjara akibat tidak membayarkan hak pesangon dari para mantan karyawan yang ia PHK pada tahun 2018 silam.

Meski pergerakan hukum para mantan karyawan Edi Salihin baru terdengar publik baru-baru ini. Rupanya mereka telah menjalani perjuangan panjang dan berliku demi mengupayakan hak mereka tersebut. Hal ini diutarakan Mangunju H Simanullang, kuasa hukum mereka ketika ditemui awak media belum lama ini.  

Mangunju menjelaskan, pada tahun 2018 lalu, Edi telah melakukan PHK terhadap 84 orang pekerja. Tetapi, hanya 38 orang yang mengejar hak ini dengan menempuh jalur hukum

"Ada 84 orang tenaga kerja yang telah di-PHK secara sepihak, tidak diberikan pesangon segala macam, ya tentunya karena tidak diberikan pesangon, ya para karyawan melawan, cuma dari 84 orang yang di-PHK ini, hanya 38 orang yang terus melakukan perlawanan hukum untuk meminta hak-hak mereka melalui jalur Peradilan Perhubungan Industrial" ujar Mangunju H. Simanullang ketika ditemui awak media (17/10)

Perjuangan itu dimulai dengan diadakannya proses mediasi antara pihak Edi Darmawan Salihin dan 38 orang mantan karyawan tersebut. Sayangnya, proses ini terpaksa gagal karena pihak Edi selalu mangkir dalam setiap agenda mediasi.

"Melalui pengacara waktu itu telah dilakukan mediasi kepada perusahaan dengan cara memanggil perwakilan perusahaan, ataupun direktur utamanya, yang disebut dengan istilah bipartit, tetapi perusahaan tidak datang, direkturnya tidak datang, atau orang yang disuruh juga untuk mewakili di dalam pertemuan itu juga tidak ada, sehingga gagal lah itu" sambungnya

Simak kelanjutannya di halaman berikut